Prabowo Tegaskan Komitmen pada Supremasi Sipil di Tengah Isu Darurat Militer
Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga supremasi sipil, terutama terkait dengan wacana darurat militer yang belakangan ini mencuat. Dalam pertemuan dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (11/9), Prabowo menanggapi dengan tegas pertanyaan mengenai isu tersebut.
Lukman Hakim Saifuddin, anggota GNB sekaligus mantan Menteri Agama, mengungkapkan bahwa salah satu topik penting yang dibahas dalam pertemuan tiga jam tersebut adalah soal darurat militer. Lukman menyampaikan bahwa supremasi sipil harus tetap dijaga, dan Presiden Prabowo berulang kali menegaskan komitmennya untuk menegakkan prinsip tersebut.
Komitmen Prabowo terhadap Supremasi Sipil
Lukman menyatakan, “Itu salah satu poin yang kami sampaikan terkait isu darurat militer, bahwa supremasi sipil harus ditegakkan. Presiden berkali-kali menyatakan bahwa komitmennya untuk itu, bahwa beliau berkomitmen untuk menegakkan supremasi sipil.” Meskipun demikian, Lukman juga mengajak masyarakat untuk melihat ke depan, agar apa yang dijanjikan oleh Presiden bisa terwujud dalam praktik.
Isu darurat militer dan keterlibatan militer dalam ranah sipil turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. GNB menekankan pentingnya TNI untuk berfokus pada tugas pokok dan fungsi mereka sebagai tentara profesional, tanpa terlibat dalam urusan di luar kewenangannya. "Untuk menjadikan TNI profesional, mereka harus fokus pada tugasnya. Jangan disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan tugas pokoknya," ujar Lukman.
Reformasi Polri dan Investigasi Kerusuhan Agustus
Selain membahas isu supremasi sipil, GNB juga mengusulkan agar Presiden Prabowo segera membentuk komisi untuk reformasi Polri. Usulan lainnya adalah pembentukan komisi investigasi independen yang akan menyelidiki rangkaian kerusuhan yang terjadi pada Agustus 2025, yang disebut sebagai "Prahara Agustus." Menanggapi hal ini, Prabowo setuju dengan usulan tersebut dan menyatakan akan segera menindaklanjuti.
Gerakan Nurani Bangsa sendiri terdiri dari tokoh-tokoh ternama, termasuk Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Romo Franz Magnis-Suseno SJ, Prof. M Quraish Shihab, serta sejumlah tokoh agama dan masyarakat lainnya. GNB menilai, saat ini penting untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil agar tidak terganggu oleh potensi campur tangan militer dalam ranah sipil.
Tanggapan Lain dari Pihak Pemerintah
Sebelumnya, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, dan pejabat lainnya, termasuk Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, telah menegaskan bahwa saat ini kondisi di Indonesia belum mengarah pada darurat militer. "Pemerintah tidak berniat mengambil langkah darurat militer, dan kami memastikan bahwa TNI tetap fokus pada tugas pokoknya," kata Jenderal Agus, menanggapi berbagai spekulasi mengenai peran militer.
Sementara itu, pertemuan dengan GNB ini menjadi salah satu upaya untuk menjaga stabilitas politik dan menciptakan transparansi dalam menangani masalah-masalah kritis di negara ini. Dengan adanya dialog terbuka antara pemerintah dan elemen-elemen masyarakat, diharapkan langkah-langkah reformasi dapat terus dilakukan untuk menjaga supremasi sipil dan memperkuat demokrasi
