Pemerintah menetapkan 11 agenda prioritas dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Agenda tersebut menjadi fokus kerja Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026.
Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Amran, mengatakan 11 agenda itu disusun untuk mempercepat pemulihan aktivitas pemerintahan, layanan publik, serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.
“Ada 11 agenda prioritas yang akan dilaksanakan dan menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah pembersihan lumpur. Ini perlu dipercepat karena ini menjadi langkah awal untuk memulai aktivitas secara keseluruhan, baik yang ada di daratan maupun yang ada di sungai,” kata Amran di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2026).
Agenda pertama, pembersihan lumpur, dinilai menjadi fondasi awal pemulihan pascabencana karena berdampak langsung terhadap akses perkantoran pemerintahan, fasilitas umum, permukiman warga, hingga alur sungai. Satgas menargetkan pembersihan lumpur di daerah terdampak berat dapat segera diselesaikan agar aktivitas masyarakat kembali berjalan.
Agenda kedua adalah percepatan perbaikan akses darat, khususnya jalan dan jembatan yang rusak akibat banjir dan longsor. Pemerintah mengerahkan seluruh unsur, mulai dari kementerian teknis hingga aparat keamanan, untuk membuka kembali keterisolasian wilayah.
“Kedua adalah perbaikan akses darat. Ini sudah mulai semua tim, baik dari Pekerjaan Umum, TNI, Polri, dan kemudian semua elemen sudah bergerak untuk membuka akses jalan,” ujarnya.
Pemulihan layanan kesehatan menjadi agenda ketiga. Pemerintah memastikan rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya dapat kembali berfungsi optimal. Berdasarkan laporan harian Kementerian Kesehatan, sebagian besar fasilitas kesehatan telah beroperasi, meski beberapa puskesmas masih sementara berfungsi di luar gedung utama.
Agenda keempat menyasar sektor pendidikan. Satgas mendorong agar kegiatan belajar mengajar di seluruh jenjang, mulai dari PAUD hingga SMA/SMK, termasuk pesantren, dapat kembali berjalan normal.
Agenda kelima berkaitan dengan pendataan dan pemulihan infrastruktur secara menyeluruh. Pemantauan harian dilakukan terhadap jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, termasuk jembatan dan akses penghubung antarwilayah. Pemerintah menyebut seluruh jalan nasional telah berfungsi, sementara perbaikan jalan daerah masih berlangsung bertahap.
Pemulihan ekonomi masyarakat menjadi agenda keenam. Pemerintah memantau kembali aktivitas pasar, toko, warung, restoran, kafe, hotel, dan penginapan sebagai indikator berjalannya roda perekonomian. Aktivitas ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga, terutama menjelang Ramadan.
Agenda ketujuh adalah perbaikan rumah ibadah yang terdampak bencana. Satgas terus melakukan pendataan dan menyiapkan langkah perbaikan agar rumah ibadah dapat kembali digunakan masyarakat.
Agenda kedelapan menyasar kondisi sosial dan kelompok rentan. Pemerintah daerah diminta rutin melaporkan perkembangan penanganan lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas di seluruh wilayah terdampak.
Agenda kesembilan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi ketersediaan BBM di SPBU, listrik, air bersih dari PDAM, layanan internet, serta pasokan gas LPG.
Agenda kesepuluh adalah percepatan pengurangan jumlah pengungsi, khususnya menjelang bulan suci Ramadan. Pemerintah berupaya mempercepat perbaikan hunian dan fasilitas pendukung agar masyarakat dapat menjalani ibadah dengan lebih layak.
“Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, sehingga kita dorong percepatan pengurangan pengungsi sebelum bulan puasa,” kata Amran.
Agenda terakhir adalah normalisasi sungai. Pemerintah menilai langkah ini krusial untuk mencegah terulangnya bencana serupa. Peta sungai yang membutuhkan normalisasi telah disusun dan menjadi bagian dari agenda lanjutan Satgas.
“Setiap hari Posko Pusat menerima data, update, laporan dari pemerintah daerah dan kementerian lembaga terkait. Ini menjadi dasar kita untuk menentukan langkah-langkah prioritas selanjutnya,” ujar Amran.
