Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuat pernyataan mengejutkan soal data luas hutan di provinsinya yang tersisa sekitar 700.000 hektar. Menurutnya, angka itu bukan menggambarkan jumlah pohon yang sebenarnya masih berdiri di lapangan, melainkan hanya sekadar catatan administratif di peta Kementerian Kehutanan.
Dedi menegaskan bahwa data luas hutan tersebut belum tentu mencerminkan kondisi riil karena bisa saja di kawasan yang tercatat sebagai hutan justru tidak ada satu pun pohon yang tumbuh. “700 ribu hektare itu kan peta, bukan pohon,” ujar Dedi usai Rapat Koordinasi Tata Ruang dan Pertanahan di Gedung Sate, Bandung, Kamis (18/12/2025).
Dalam kesempatan yang sama, Dedi mengungkapkan kekhawatirannya terhadap keberlanjutan hutan di Jawa Barat yang kian menyusut dan fungsi ekologisnya yang terancam. Ia pun menyampaikan ide baru untuk menjaga dan memperkuat keberadaan pohon di kawasan hutan: skema pembelian pohon. Pemerintah provinsi akan membeli pohon-pohon yang sudah tumbuh agar tidak ditebang, diawali dengan anggaran yang direncanakan pada 2026. Langkah ini dianggap lebih efisien dibandingkan biaya reboisasi yang dipandang terlalu mahal dan berisiko tinggi kegagalannya.
Dengan rencana tersebut, Dedi berharap dapat menghapus status hutan produksi di Jawa Barat dan mengubahnya menjadi hutan lindung atau hutan abadi yang benar-benar lestari. Ia bahkan melarang penebangan pohon di hutan produksi untuk mendukung konsep “pohon abadi” yang tidak lagi diperjual-belikan atau ditebang.
Pernyataan ini muncul di tengah kepedulian yang kian besar terhadap kerusakan lingkungan dan ancaman bencana akibat deforestasi serta alih fungsi lahan. Dedi menilai bahwa menjaga pohon yang sudah tumbuh jauh lebih penting daripada sekadar menanam kembali bibit baru yang sering gagal tumbuh.
Dengan strategi baru ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap dapat melindungi fungsi hutan sebagai penyangga air, pengendali bencana alam, dan paru-paru lingkungan secara lebih efektif.
