Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamuddin menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah yang akan mengurangi alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026. Ia menilai kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan fiskal sekaligus memastikan program prioritas nasional tetap berjalan secara berkelanjutan.
Baca Juga: 26 SPPG di Tangerang Selatan Masih Disuspend, BGN Desak Pengelola Lakukan Perbaikan
Menurut Sultan, keberhasilan sebuah program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan dan ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena itu, penyesuaian anggaran tidak perlu dipandang sebagai bentuk pengurangan komitmen pemerintah terhadap program peningkatan gizi masyarakat.
Pemerintah sebelumnya menetapkan pagu anggaran MBG 2026 sebesar Rp268 triliun, lebih rendah dibandingkan rencana awal yang mencapai Rp335 triliun. Meski demikian, pemerintah memastikan program tersebut tetap menjadi salah satu prioritas utama dan akan terus menjangkau puluhan juta penerima manfaat di berbagai daerah.
Baca Juga: Pembangunan SPPG di Kalimantan Tengah Dimoratorium, Jadwal Penyaluran MBG Juga Disesuaikan
Sultan juga menilai pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara hati-hati mengingat banyaknya kebutuhan pembangunan yang harus dipenuhi secara bersamaan. Oleh sebab itu, efisiensi pada sejumlah pos anggaran dianggap sebagai langkah yang wajar selama tidak mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa penyesuaian anggaran tidak akan mengganggu pelaksanaan program MBG. Fokus utama tetap diarahkan pada peningkatan efektivitas distribusi, kualitas makanan, serta perluasan cakupan penerima manfaat secara bertahap.
source: Ketua DPD Dukung Rencana Pemerintah Kurangi Anggaran MBG