Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Kalimantan Tengah Wilayah Kerja Kalimantan Barat memperkuat pengawasan terhadap pemenuhan hak atas pangan dan gizi bagi anak-anak melalui monitoring di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Pontianak. Kegiatan tersebut bertujuan memastikan proses penyediaan dan distribusi makanan bergizi berjalan sesuai standar serta menjangkau penerima manfaat secara tepat sasaran.
Monitoring dipimpin oleh Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM Kanwil KemenHAM Kalteng Wilayah Kerja Kalbar, Untung Wibawa, bersama tim yang diterjunkan ke beberapa lokasi pelayanan gizi. Pengawasan dilakukan terhadap proses pengolahan makanan, standar kebersihan fasilitas, hingga mekanisme distribusi makanan kepada masyarakat penerima manfaat.
Baca Juga: IHSG Anjlok 1,70 Persen ke 5.839, Rupiah Sentuh Rekor Terlemah
Menurut Untung Wibawa, pemenuhan gizi bukan hanya berkaitan dengan kesehatan masyarakat, tetapi juga merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap warga negara, terutama anak-anak dan kelompok rentan, mendapatkan akses terhadap makanan yang aman, bergizi, dan layak.
Selain melakukan inspeksi lapangan, tim monitoring juga berdialog dengan pengelola SPPG untuk memperoleh gambaran pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan pemenuhan gizi. Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi bahan perbaikan guna meningkatkan kualitas layanan ke depan.
Salah satu anggota tim monitoring, Binardi Rizi, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan program pemenuhan gizi pemerintah berjalan efektif, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pengawasan juga difokuskan pada aspek kebersihan, kualitas makanan, serta kemudahan akses bagi penerima manfaat.
Baca Juga: 525 Bandit Curanmor dan Begal Dibekuk Polisi di Riau
KemenHAM menilai pemenuhan gizi yang optimal memiliki peran strategis dalam mendukung tumbuh kembang anak, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, sinergi antara pemerintah, penyelenggara layanan, dan masyarakat dinilai penting agar program pemenuhan gizi dapat berjalan secara berkelanjutan.
Melalui kegiatan monitoring tersebut, KemenHAM menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, termasuk hak atas pangan dan gizi yang layak bagi anak-anak serta kelompok rentan di Kalimantan Barat.