Persoalan pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat. Kali ini, investor pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) menyampaikan keluhan terkait pembayaran proyek yang disebut belum diselesaikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Baca Juga: Sejak Senin Tak Beroperasi, SPPG Bagolo Pangandaran Terkendala Dana Pusat Belum Cair
Investor mengungkapkan bahwa enam unit SPPG yang dibangun di kawasan perbatasan Indonesia telah rampung sesuai rencana. Fasilitas tersebut dipersiapkan untuk mendukung distribusi makanan bergizi kepada masyarakat dan pelajar di daerah yang memiliki akses terbatas terhadap layanan publik.
Meski pembangunan telah selesai, pihak investor mengaku belum menerima pembayaran sebagaimana yang dijanjikan. Kondisi tersebut menimbulkan tekanan terhadap keberlangsungan proyek, terutama karena biaya pembangunan dan operasional awal telah lebih dulu dikeluarkan oleh pihak pelaksana.
Menurut investor, keterlambatan pembayaran berpotensi menghambat pengembangan SPPG di wilayah lain, khususnya daerah 3T yang membutuhkan dukungan infrastruktur lebih besar dibanding wilayah perkotaan. Mereka berharap pemerintah segera memberikan kepastian mengenai mekanisme pencairan dana dan penyelesaian kewajiban yang masih tertunda.
Baca Juga: Nama Raffi Ahmad Muncul dalam Sidang Kasus Suap Bea Cukai, KPK Beri Penjelasan
Isu ini muncul di tengah berbagai laporan mengenai kendala pendanaan program MBG di sejumlah daerah. Sebelumnya, beberapa SPPG di berbagai provinsi juga dilaporkan menghentikan sementara operasional karena dana operasional belum diterima.
Para pelaku usaha berharap koordinasi antara pemerintah pusat, BGN, dan pihak investor dapat segera menghasilkan solusi sehingga pembangunan dan operasional SPPG di wilayah perbatasan tetap berjalan sesuai target. Keberadaan dapur MBG di daerah 3T dinilai sangat penting untuk memperluas jangkauan program pemenuhan gizi nasional.